OurMedia. We are a professional consultant for those who participate in the auction in the private sector or the government, because we give completeness and legality of your company, so it fit and ready to compete in the age of globalization. Save your time and expand your mind, we are ready to facilitate your company in legal compliance Dibekukannya keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) pada dalam sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria, pada Rabu, 30 November 2016 lalu, dapat menstimulasi gairah eksplorasi minyak dan gas dalam negeri.. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Migas, Bobby NomorUrut Anggota. Kode Tahun Jadi Anggota. Kode Kadin Kabupaten/Kota. Kode Kadin Provinsi. Kode Wilayah. Misalnya: PT Mega Titan menjadi anggota di Kadin Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (lihat Kode Kadin pada Lampiran 06) dengan nomor urut anggota 3456, maka Nomor Keanggotaan PT Mega Titan pada Kadin adalah 20404-003456. 2 0 4 0 4 0 6 0 Menurutmuapakah keuntungan yang didapat Indonesia bergabung menjadi anggota PBB ? 517. 1. Jawaban terverifikasi. NS. N. Shoimah. Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Memilikisaudara dan teman yang tersebar diseluruh kota/wilayah di Indonesia yang tergabung dan sudah menjadi anggota keluarga besar KDGI Sebagai wadah komunitas penguna Datsun Go & GO+, KDGI tidak pernah menjanjikan apapun kepada semua anggota KDGI seluruh Indonesia, KDGI sebagai Komunitas Datsun yang independen hanya sebagai wadah dan Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. INILAHCOM, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mempertanyakan masih banyaknya pelaku usaha yang belum bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Padahal, Kadin Indonesia merupakan organisasi yang menjadi wadah sosialisasi kebijakan pemerintah. Usai menyaksikan nota kesepahaman di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis 8/12/2017, Enggar bilang, Kadin merupakan satu-satunya organisasi yang dilindungi landasan hukum melalui UU No 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden Kepres No 17 Tahun 2010. Dalam Kepres 17/2010, perusahaan atau dunia usaha diwajibkan bergabung dengan Kadin. "Sampai sekarang belum semua dunia usaha tergabung dalam Kadin. Lebih banyak yang tidak terdaftar daripada yang terdaftar," kata Enggar. Jika seluruh pengusaha dan perusahaan bergabung di Kadin, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan akan lebih mudah berkomunikasi, baik dalam menerbitkan aturan maupun mensosialisasikan terkait kegitaan perdagangan kepada dunia usaha. Menurut Enggar, selama ini ada beberapa perusahaan yang tidak mengetahui kebijakan perdagangan yang berlaku karena tidak terdaftar dalam keanggotaan asosiasi tertentu. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani mengakui, masih banyak dunia usaha yang tidak terdaftar dalam keanggotaan Kadin, meskipun ia tidak mengetahui jumlah pastinya. Saat ini, Kadin mencatat, sudah ada sekitar 324 ribu perusahaan dan lebih dari 200 asosiasi yang terdaftar menjadi anggota. Rosan menjelaskan keuntungan perusahaan maupun asosiasi yang terdaftar di Kadin adalah bisa menyuarakan kepentingan atau kebijakan yang menghambat kegiatan berusaha. "Banyak juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan dunia usaha, mengajak Kadin bicara dulu. Bukan hanya perdagangan, tapi juga perindustrian, kemaritiman, semua itu peran Kadin membawa suara dari dunia usaha kepada pemerintah," kata dia. Dengan adanya kerja sama tentang Integrasi Data Perusahaan di Bidang Perdagangan secara Online yang ditandatangani melalui nota kesepahaman pada Kamis 7/12, Kadin juga dapat melakukan pembinaan terhadap anggota atau perusahaan tertentu yang tidak menaati peraturan. "Kami diminta selain sosialisasi, juga pembinaan. Misalnya perusahaan itu ada yang nakal, yang kurang baik dalam berusaha, melakukan pelanggaran. Itu harus dicorey dari Kadin dan tidak boleh kembali. Kami siap melakukan itu," ungkapnya. Ada pun kerja sama ini meliputi penyediaan dan pemanfaatan data perusahaan di bidang perdagangan, khususnya data Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan TDP para pengusaha. Selama ini data perusahaan tersebut dikelola oleh Kemendag melalui sistem informasi secara online. Perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan SIUP dan TDP secara online, otomatis mendapatkan KTA Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan oleh Kadin. Penerbitan KTA ini tidak dipungut biaya atau gratis. Melalui kerja sama ini, Rosan berharap jumlah anggota Kadin akan bertambah dan secara organisasi Kadin akan semakin kokoh dan kuat. Saat ini Kadin Indonesia sudah berada di 34 Provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota se-Indonesia. Selain Dewan Pengurus Harian, untuk menunjang tugas-tugas Kadin Indonesia di tingkat regional dan internasional, Kadin memiliki 36 Komite Bilateral Luar Negeri. [tar]

keuntungan menjadi anggota kadin